Sekolah Rakyat vs Sekolah Negeri: Sama-Sama Dibiayai Negara, Mengapa Anak Indonesia Harus Dipisahkan?

jessecar96 – Indonesia sebenarnya sudah memiliki sekolah negeri. Ada SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri yang tersebar di berbagai daerah. Negara menyediakan guru, membangun ruang kelas, dan mengalokasikan anggaran pendidikan setiap tahun.

Namun, pemerintah kemudian memperkenalkan program bernama Sekolah Rakyat, sebuah sekolah berasrama yang ditujukan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: kalau sekolah negeri sudah ada, mengapa negara perlu membuat sekolah baru khusus untuk anak miskin?

Jawaban pemerintah adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Anak-anak dari keluarga paling rentan tidak hanya membutuhkan ruang kelas, tetapi juga makanan, tempat tinggal, perlengkapan sekolah, dan lingkungan belajar yang mendukung.

Alasan tersebut memiliki dasar yang masuk akal. Biaya pendidikan bagi keluarga miskin memang tidak berhenti pada uang sekolah. Transportasi, makan, seragam, dan kebutuhan sehari-hari dapat menentukan apakah seorang anak mampu terus bersekolah.

Namun, muncul persoalan kebijakan yang lebih besar.

Apakah Sekolah Rakyat akan menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang selama ini tersisih dari pendidikan, atau justru memperlihatkan bahwa sistem sekolah negeri belum mampu memberikan kesempatan yang setara?

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat perbedaan kedua model pendidikan ini secara jernih, bukan hanya melalui slogan bahwa keduanya sama-sama gratis.

Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Negeri yang Paling Mendasar

Perbedaan keduanya bukan sekadar nama. Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan formal berasrama khusus bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sedangkan sekolah negeri merupakan layanan pendidikan umum yang menerima siswa melalui mekanisme penerimaan sesuai ketentuan.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 menetapkan Sekolah Rakyat sebagai pendidikan layanan khusus dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Aspek	Sekolah Rakyat	Sekolah Negeri
Sasaran siswa	Anak keluarga miskin dan miskin ekstrem	Masyarakat umum
Sistem pendidikan	Berasrama	Umumnya pulang-pergi
Biaya	Ditanggung penuh pemerintah, termasuk kebutuhan asrama	Tidak dipungut biaya pendidikan tertentu sesuai ketentuan, tetapi kebutuhan pribadi dan transportasi bisa tetap ada
Penerimaan	Penjangkauan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi	Sistem penerimaan murid baru sesuai aturan
Pengelolaan	Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan instansi terkait	Umumnya dinas pendidikan pemerintah daerah
Kurikulum	Standar nasional ditambah penguatan karakter, kecakapan hidup, dan program asrama	Kurikulum nasional sesuai jenjang dan satuan pendidikan
Pendampingan	Guru, wali asrama, wali asuh, konselor, dan pekerja sosial	Guru dan layanan pendampingan sesuai kapasitas sekolah

Mengapa Pemerintah Tidak Memperbaiki Sekolah Negeri Saja?

Pertanyaan ini menyentuh inti persoalan.

Sekolah negeri sudah memiliki jaringan yang luas, tetapi tidak semua anak memiliki kondisi yang memungkinkan mereka belajar dengan baik. Seorang anak bisa mendapatkan sekolah gratis, namun tetap kesulitan hadir karena tidak memiliki ongkos transportasi, kekurangan makanan bergizi, atau harus membantu pekerjaan keluarga.

Sekolah Rakyat mencoba menangani persoalan tersebut secara bersamaan. Anak tidak hanya memperoleh pelajaran, tetapi juga tempat tinggal, makan, pengasuhan, dan dukungan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026, Sekolah Rakyat bahkan memiliki program persiapan selama tiga bulan untuk membantu siswa menyesuaikan diri secara akademik, fisik, mental, dan sosial.

Pendekatan itu dapat bermanfaat bagi anak yang mengalami hambatan berat dalam mengakses pendidikan.

Namun, kritik terhadap model ini juga memiliki dasar.

Jika fasilitas pendidikan yang lebih lengkap hanya tersedia di sekolah khusus, sementara sekolah negeri di sekitarnya masih kekurangan guru, ruang kelas, atau layanan pendampingan, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kedua sistem akan diperkuat secara bersamaan.

Sekolah Rakyat dapat membantu kelompok yang paling rentan. Tetapi keberhasilannya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas sekolah negeri yang melayani jumlah anak jauh lebih besar.

Apakah Semua Anak Miskin Bisa Masuk Sekolah Rakyat?

Tidak otomatis.

Sekolah Rakyat menggunakan data sosial ekonomi untuk menentukan sasaran penerimaan. Dalam pelaksanaan 2026, Kementerian Sosial menyebut prioritas keluarga pada desil 1 dan desil 2, disertai pemeriksaan kondisi keluarga.

Penerimaan dilakukan melalui penjangkauan, bukan semata-mata pendaftaran langsung seperti sekolah pada umumnya.

Artinya, keluarga yang merasa memenuhi kriteria belum tentu langsung memperoleh tempat. Ketersediaan kapasitas dan hasil verifikasi tetap menentukan.

Di sinilah akurasi data menjadi sangat penting.

Apabila keluarga miskin tidak tercatat dengan benar, anak yang membutuhkan bantuan bisa tidak terjangkau. Sebaliknya, jika verifikasi lemah, program berisiko tidak tepat sasaran.

Karena itu, transparansi penerimaan dan mekanisme perbaikan data merupakan bagian penting dari keberhasilan Sekolah Rakyat.

Apakah Sekolah Rakyat Lebih Bagus daripada Sekolah Negeri?

Belum tentu. Keduanya dirancang untuk kebutuhan berbeda.

Sekolah Rakyat memiliki keunggulan model berupa dukungan kebutuhan hidup dan pendampingan selama tinggal di asrama. Model tersebut relevan bagi anak yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial yang berat.

Sekolah negeri memiliki keunggulan lain: jangkauannya luas, siswa umumnya tetap tinggal bersama keluarga, dan sekolah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

Pendidikan berasrama pun bukan tanpa tantangan. Anak perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, berpisah dari keluarga untuk sebagian waktu, dan hidup dalam sistem pengasuhan kolektif.

Keamanan asrama, kualitas pengasuh, kesehatan mental, serta mekanisme perlindungan anak harus mendapat pengawasan serius.

Karena itu, kualitas pendidikan seharusnya dinilai melalui hasil belajar, keselamatan siswa, keberlanjutan pendidikan, dan perkembangan anak, bukan hanya dari bagusnya bangunan sekolah.

Sekolah Rakyat Tidak Boleh Menjadi Bukti bahwa Sekolah Negeri Ditinggalkan

Keberadaan Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menjangkau anak-anak yang menghadapi kemiskinan multidimensi.

Tetapi program ini juga menghadirkan pertanyaan yang tidak boleh hilang dari perdebatan publik: mengapa layanan pendidikan yang layak masih begitu sulit dijangkau sebagian anak Indonesia?

Jika Sekolah Rakyat berhasil membantu anak miskin bertahan di sekolah dan meningkatkan kesempatan hidup mereka, hasil tersebut penting untuk dipelajari.

Namun, jika keberhasilan program hanya diukur dari jumlah gedung dan siswa yang diterima, persoalan ketimpangan pendidikan yang lebih luas bisa tetap tidak terselesaikan.

Sekolah Rakyat dan sekolah negeri tidak seharusnya dipertentangkan sebagai dua pilihan yang saling meniadakan. Tantangan pemerintah adalah memastikan anak yang bersekolah di keduanya sama-sama memperoleh pendidikan bermutu.